Wujudkan Keadilan Dalam Dunia Pendidikan, Demokrat DKI Wacanakan Kesetaraan Bagi Sekolah Negeri dan Swasta

Demokrat DKI – Raperda mengenai Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan sudah dirumuskan selama kurang lebih 3 tahun terakhir. Berawal dari Panja (Panitia Kerja) yang sekarang menjadi Pansus (Panitia Khusus), Raperda pendidikan sudah menguras sebagian besar energi para anggota Panja, termasuk dalam hal anggaran pribadi untuk berbagai keperluan terkait kerja-kerja Panja.

Kini, sebagai salah satu inisiator hadirnya Raperda yang akan dicanangkan menjadi Perda menggantikan Perda Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan, dirinya ikut merasa bangga dan bahagia. Demikian disampaikan Drs. Achmad Nawawi yang kini duduk di Komisi B DPRD DKI Jakarta kepada redaksi demokratdki.or.id di kantornya, hari ini (9/5).

Wujudkan Keadilan Dalam Dunia Pendidikan, Demokrat DKI Wacanakan Kesetaraan Bagi Sekolah Negeri dan Swasta

Bagi pria yang akrab disapa Pak Nawawi ini, Raperda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan adalah harapan besar rakyat Jakarta demi terciptanya keadilan dan kesetaraan dalam hal mendapatkan pendidikan yang berkualitas.

“Perda ini jika nanti sudah disahkan maka Jakarta adalah pelopor pertama. Belum ada wilayah lain yang memikirkan mekanisme mengenai Perda yang turut mengakomodir institusi pendidikan swasta dalam upaya meningkatkan kualitas setara dengan sekolah negeri. Perda ini berangkat dari gagasan keadilan, kesetaraan dan hak bagi seluruh warga negara mendapatkan pendidikan yang layak,” dijelaskan Drs. Achmad Nawawi kepada redaksi demokratdki.or.id, di Jakarta, hari ini (9/5).

“Kita juga mengacu pada UUD 1945 Pasal 31, pada butir 1 dan 2 dijelaskan mengenai hak warga negara mendapatkan pendidikan dan pada pasal 2 dijelaskan pemerintah wajib membiayai warga negara yang hendak mengenyam pendidikan. Tidak ada diskriminasi dan dikotomi mengenai sekolah swasta atau negeri yang wajib dibiayai pemerintah dalam redaksi UUD itu. Atas sebab itu, selama dia warga negara Indonesia, wajib kita untuk memenuhi haknya atas pendidikan,” diungkapkan olehnya.

Ketika ditanyakan mengenai keberadaan Perda ini jika dihadapkan pada KJP (Kartu Jakarta Pintar) dimana murid sekolah swasta juga mendapatkan, Drs. Achmad Nawawi secara lugas menjawab bahwa KJP selama ini tidak tepat sasaran, karena itu baginya penting untuk melakukan evaluasi terkait penerima KJP. Bagi dirinya pula, KJP juga Perda Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan ini akan saling melengkapi satu sama lain.

“Ini sistemnya kedepan akan saling melengkapi dan saling menyempurnakan. KJP banyak yang tidak tepat sasaran. Karena itu harus kita evaluasi. Tentang sistemnya juga kita harus kita koreksi. Proses verifikasi dan validasi penerima KJP kita sarankan jangan dari pihak guru. Namun untuk proses seperti itu dilimpahkan kepada konsultan pendidikan atau pihak ketiga yang memiliki concern terhadap dunia pendidikan. Nah dimana melengkapinya? Titik berat kita ada pada bantuan operasional biaya pendidikan untuk sekolah swasta. Jadi siswa tidak akan terbebani lagi dengan biaya-biaya lain, karena sudah kita upayakan untuk sama dengan sekolah negeri melalui Perda ini,” jawabnya lugas.

  Pernyataan Pers Juru Bicara Kogasma PD

Drs. Achmad Nawawi juga mengingatkan mengenai beberapa hal terkait rekomendasi yang akan dibahas dalam ‘Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi’ pada Rapat Paripurna pembahasan 4 Raperda. Rekomendasi yang diusulkan oleh Drs. Achmad Nawawi adalah mengenai penambahan nomenklatur dalam struktur di Dinas Pendidikan DKI Jakarta.

Baginya, penambahan nomenklatur ini menjadi peletak dasar gagasan mengenai diakomodirnya institusi pendidikan swasta dalam akses kebutuhan terkait penyelenggaraan pendidikan. Nomenklatur baru dalam struktur Dinas Pendidikan DKI Jakarta ini nantinya akan dipimpin pejabat setingkat eselon yang membawahi bidang sekolah swasta atau bisa juga dibentuk UPT tersendiri untuk menangani institusi sekolah swasta.

“Saya rasa sebagai bentuk kesungguhan dan merupakan hal yang fundamental. Perlu adanya penambahan struktur jabatan dalam Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Penambahan struktur tersebut dimaksudkan untuk mengakomodir keperluan sekolah swasta dalam akses sarana prasarana pendidikan yang disediakan Pemprov DKI Jakarta. Struktur ini nantinya dibawahi pejabat eselon yang sejajar dengan kepala bidang atau bisa dengan membentuk UPT tersendiri yang bertugas mengelola pendidikan di sektor swasta,” ungkap Nawawi.

Selain melakukan gagasan pada konsep perencanaan yang sifatnya strategis dan pemberian stimulus materi yang bersifat taktis dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah swasta agar setara dengan sekolah negeri. Tokoh muda Partai Demokrat DKI Jakarta, Reiza Patters, juga memberikan pandangan lain terkait persoalan metodologis pendidikan yang berimplikasi pada peningkatan mutu pendidikan di DKI Jakarta.

“Selain bantuan uang dan fasilitas yang coba disetarakan antara sekolah swasta dengan negeri, Demokrat DKI mengusulkan agar dibuatkan program ‘Sister School’, yaitu program pembinaan dan kerjasama layanan pendidikan yang dilakukan oleh sekolah-sekolah negeri untuk sekolah-sekolah swasta menengah ke bawah, agar sekolah negeri bisa berbagi kualitas guru dan program pembinaan di sekolah swasta tersebut. Ditambah dengan membangun inklusifitas murid-murid sekolah negeri yang juga bisa dibuatkan program bersama dengan murid-murid sekolah swasta, agar mereka terbiasa berada pada lingkungan yang lebih baik dari mereka. Sehingga secara metodologis, konsep penyetaraan kualitas swasta dan negeri ini akan berlangsung simultan,” tutup Reiza menjelaskan.

The post Wujudkan Keadilan Dalam Dunia Pendidikan, Demokrat DKI Wacanakan Kesetaraan Bagi Sekolah Negeri dan Swasta appeared first on Demokrat DKI.

Tinggalkan Balasan

WhatsApp chat
%d blogger menyukai ini: