Tolak PMD 2,13 Triliun, Fraksi Demokrat DKI Ingin APBD-P untuk Program Produktif

Demokrat DKI – Pada Rabu (26/09) kemarin, DPRD DKI Jakarta bersama Gubernur DKI Jakarta mengadakan forum paripurna untuk membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)-Perubahan DKI Jakarta 2018. Dalam pembahasan tersebut telah disepakati jika besaran APBD-P 2018 mencapai Rp83,26 triliun mengalami kenaikan sebesar Rp6,14 triliun atau sebesar 7,97 persen jika dibandingkan dengan APBD 2018 yang mencapai Rp77,11 triliun.

Selain itu, Rapat Paripurna pembahasan APBD-P 2018 tersebut juga mengisyaratkan bahwa Penyertaan Modal Daerah (PMD) bagi dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ditolak oleh mayoritas Fraksi di DPRD yang menghadiri forum paripurna. Besaran dari jumlah PMD yang ditolak untuk BUMD adalah sejumlah 2,13 triliun rupiah. Sebagai salah satu fraksi yang yang menolak adanya pos anggaran tersebut, Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta menyampaikan alasannya.

Menurut Santoso, SH anggota Fraksi Demokrat-PAN yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, ditolaknya usulan PMD kepada sejumlah BUMD itu terkait dengan fungsi anggaran yang tidak substantif sifatnya. Ia menilai, BUMD seharusnya memberikan kontribusi pemasukan kepada APBD, bukannya justru malah harus terus menerus diberikan bantuan permodalan dalam menjalankan usahanya. Apalagi Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta ini juga berpendapat jika masih banyak program yang sifatnya strategis dan bersentuhan langsung dengan masyarakat malah kekurangan anggaran.

“Saya kira itu keputusan yang terbaik dari Fraksi Demokrat-PAN, karena berdasarkan fungsi anggaran, adanya penyertaan modal kepada BUMD tidak efektif. Seharusnya, dalam mengelola usaha, BUMD ini sudah mandiri dan dapat memberikan kontribusi bagi pendapatan daerah. Kalau kemudian malah membebani, kita lihat dahulu prioritas dan seberapa besar urgensinya. Ada 2 BUMD kan, Jakpro dan PAM Jaya. Keduanya memang memiliki bidang usaha strategis, tetapi pengajuan anggaran yang dilakukan saya kira harus fokus,” dijelaskan Santoso, SH.

“Di APBD 2018, pengajuan PMD untuk Jakpro dengan unit pos anggaran yang sejenis juga kita tolak karena jaminan legal formal atau payung hukumnya yang masih belum tersedia. Sementara untuk PAM Jaya, kami masih menilai tidak adanya keseriusan dari pihak terkait, baik itu eksekutif, SKPD, maupun Direksi untuk membenahi tata kelola penyediaan air minum di ibu kota. PAM Jaya juga kan masih bermitra dan terikat perjanjian kerjasama dengan Aetra dan Palyja. Dalam kesepakatan perjanjian, untuk persoalan instalasi pipa air dan sebagainya menjadi urusan investor. Jadi untuk APBD-P kalau PAM Jaya meminta ya tidak efisien kami fikir,” imbuhnya.

  Ayahanda Ajarkan SBY Makna Sejati Pengabdian

Pemikiran yang serupa juga diungkapkan oleh anggotan Banggar (Badan Anggaran) DPRD DKI Jakarta, Mujiyono, SE. Ia menilai, seharusnya pengalokasian anggaran yang sangat besar kepada BUMD, tidak boleh lagi menjadi kebijakan politik anggaran Pemprov DKI Jakarta. Apalagi BUMD memiliki sayap yang luas untuk dikembangkan dengan pola kerjasama intensif terhadap pihak swasta.

“BUMD itu punya kesempatan yang luas untuk mendatangkan profit, selain untuk membantu pemerintah daerah melaksanakan kegiatan usahanya ya. Jadi tidak dibatasi untuk melakukan pola kerjasama dengan pihak ketiga. Asal kepentingannya untuk masyarakat Jakarta, bukan untuk keuntungan semata. Jadi harapan kita agar BUMD ini menjadi mandiri cukup besar. Kalau kemudian mereka terus merengek minta adanya penyertaan modal, kapan bisa mandirinya? PMD sebesar 2,13 triliun itu besar dan tidak kecil kalau hanya untuk sekedar berfikir ringkas agar serapan anggaran bisa dimaksimalkan di akhir tahun anggaran,” sebut Mujiyono, SE.

“Saya kira akar permasalahannya adalah keberanian Pak Gubernur melakukan eksekusi program yang sifatnya langsung untuk kepentingan masyarakat. Artinya, lebih baik anggaran tersebut dialihkan bagi pemenuhan anggaran untuk program-program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat seperti pemenuhan anggaran Kartu Jakarta Lansia; peningkatan dana operasional RT/RW/LMK; pembayaran tunggakan BPJS peserta mandiri yang dialihkan ke PBI; Bantuan Sosial Lembaga Sosial/Keagamaan dan sebagainya, daripada hanya sekedar untuk PMD kepada BUMD,” tutup Mujiyono, SE.

The post Tolak PMD 2,13 Triliun, Fraksi Demokrat DKI Ingin APBD-P untuk Program Produktif appeared first on Demokrat DKI.

Tinggalkan Balasan

WhatsApp chat
%d blogger menyukai ini: