Fraksi Demokrat DKI Jakarta Usulkan Penambahan Jumlah Dana Operasional untuk RT dan RW

Demokrat DKI – Keberadaan RT dan RW sebagai unit struktur pemerintahan terkecil dari wujud perpanjangan tangan pelayanan masyarakat seringkali terabaikan. Tak terkecuali di Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Republik Indonesia. Keberadaan RT dan RW yang sebetulnya sangatlah fundamental dalam tata kelola pemerintahan seolah kehilangan nilai dan marwahnya kala Tupoksi, peran serta hak dari aparatur yang terlibat dalam RT dan RW dilupakan oleh para pemangku kebijakan di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

Mendasarkan pada masalah tersebut, Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta melalui forum penyampaian Pemandangan Umum terhadap Raperda tentang Perubahan Anggaran Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 menyuarakan serta mengusulkan agar anggaran operasional untuk RT dan RW dinaikkan. Menurut Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, SH keberadaan anggaran operasional untuk RT dan RW ini sangatlah penting. Sebagai ujung tombak dari pemerintah dengan fungsi pelayanan masyarakat pada sifat administrasional, RT dan RW harus dijamin haknya supaya tugas dan fungsinya berjalan optimal.

“Iya, kita berangkat dari prinsip bahwa RT dan RW ini memiliki peran yang substansial dari fungsi pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan masyarakat. Mereka ini ujung tombak dari pemerintahan, kemudian kalau kemudian anggaran operasionalnya terbatas, padahal giat, tanggung jawab serta perannya sangat sentral, kami khawatir akan menghambat jalannya roda pemerintahan di tingkat bawah, pelayanan terhadap masyarakat akan terganggu. Kami tidak ingin itu terjadi, makanya insya Allah, kami akan memperjuangkan adanya kenaikan dana operasional untuk RT dan RW ini,” ungkap Taufiqurrahman, SH kepada redaksi demokratdki.or.id di Jakarta hari ini (27/09).

“Besaran kenaikannya kita mengacu saja pada ketetapan UMP (Upah Minimum Provinsi) di DKI Jakarta yang sekarang sebesar Rp. 3.648.035,-. Jadi kalau sebelumnya besaran dana operasionalnya hanya di kisaran 2 sampai dengan 2,5 juta sekarang disetarakan dengan UMP. Dengan adanya usulan kenaikan ini, jika kemudian dipertimbangkan untuk diwujudkan, kita minta Pak Gubernur untuk memasukkan poin ini ke dalam Raperda (Rancangan Peraturan Daerah) tentang RT dan RW, termasuk mengenai mekanisme teknisnya dan stratifikasi jumlah alokasi anggaran untuk RT, RW dan LMK. Jadi nanti harapan saya setiap tahun ada perubahan alokasi anggaran, mengikuti kebijakan penetapan UMP,” imbuhnya.

  Irzan Tandjung, Sekjen Demokrat Pertama, Wafat

Jika merunut pada Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017 tentang Pemberian Uang Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Rukun Tetangga dan Rukun Warga maka besaran dana yang diperuntukkan bagi operasional RT sebesar Rp2 juta dan untuk RW serta LMK (Lembaga Musyawarah Kelurahan) sebesar Rp2,5 juta. Sementara, di DKI Jakarta sendiri, berdasarkan data BPS tahun 2017 terdapat 30.687 RT dan 2.738 RW untuk sebaran akumulatif di 5 kotamadya serta 1 kabupaten di Jakarta. Dengan adanya asumsi data jumlah RT dan RW tersebut, maka anggaran total yang dibutuhkan untuk mengakomodir kebutuhan anggaran Rp. 3.648.035,- per unit RT/RW adalah sebesar 915,72 miliar rupiah.

Usulan mengenai kenaikan dana operasional untuk RT dan RW ini pun dianggap sebagai sesuatu yang logis oleh anggota Banggar (Badan Anggaran DPRD DKI Jakarta) Hj, Neneng Hasanah. Menurutnya, alokasi anggaran sebesar 915 milyar rupiah lebih itu sangat memungkinkan untuk diakomodir dalam APBD-P DKI Jakarta 2018 dan APBD pada tahun-tahun mendatang. Dijelaskan olehnya, alibi itu disampaikan karena adanya Silpa (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) yang cukup besar setiap tahunnya.

“Bisa saja dan itu sangat memungkinkan APBD-P dan APBD pada tahun-tahun mendatang menganggarkan untuk dana operasional RT dan RW sebesar itu. Lagipula untuk anggaran RT dan RW itu sifatnya kan produktif, tidak konsumtif. Itu dari masyarakat dan untuk masyarakat juga kepentingannya. Jadi dengan adanya kenaikan anggaran, kita harap juga pelayanan semakin optimal dan tidak ada lagi pungli-pungli kepada masyarakat. Itu membebani ekonomi masyarakat, kecuali anggaran kegiatan tertentu yang telah disepakati bersama, tidak ada masalah,” dijelaskan legislator perempuan dari Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI Jakarta ini.

“Hanya saja kemudian, pola pertanggungjawabannya juga harus jelas dipaparkan kepada masyarakat. Jadi tidak ada penyalahgunaan anggaran yang terjadi. Kita ingin mekanisme demokrasi dan reformasi anggaran juga diterapkan sampai dengan tingkatan struktur masyarakat dan pemerintahan paling bawah. Semua dilibatkan, semua berperan aktif dalam mewujudkan kehidupan Jakarta yang madani. Itu cita-cita kita semua,” tutup Hj. Neneng Hasanah.

The post Fraksi Demokrat DKI Jakarta Usulkan Penambahan Jumlah Dana Operasional untuk RT dan RW appeared first on Demokrat DKI.

Tinggalkan Balasan

WhatsApp chat
%d blogger menyukai ini: