Dianggap Mempersulit Masjid Mendapatkan Bansos, Fraksi Demokrat Suarakan Revisi Pergub 55 Tahun 2013

Demokrat DKI – Dalam forum paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta dengan agenda pembacaan pandangan umum, Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI pada salah satu poinnya menginginkan adanya revisi atau pencabutan dari Pergub DKI Jakarta Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pertanggungjawaban, Pelaporan Dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial Dan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Menurut Taufiqurrahman, SH selaku Ketua Fraksi Demokrat-PAN DPRD DKI sekaligus anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, adanya Pergub Nomor 55 Tahun 2013 tersebut telah menyulitkan pemberian Bantuan Sosial (Bansos) kepada lembaga sosial keagamaan di Jakarta. Hal itu dijelaskannya, bertentangan dengan prinsip pemerintahan yang seharusnya memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mampu menjadi instrumen transformasi berbagai giat sosial keagamaan yang tak sepenuhnya dapat dilakukan oleh pemerintah.

“Kami Fraksi Partai Demokrat-PAN dalam pandangan umum terkait APBD-P 2018 telah meminta agar dilakukan revisi terhadap Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 55 tahun 2013. Revisi ini diperlukan agar lembaga-lembaga sosial keagamaan lebih dipermudah untuk mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Saya dalam melakukan kunjungan reses, dan beberapa teman-teman Komisi E seringkali mendapatkan keluhan dari masyarakat tentang minimnya atau tidak adanya dana hibah yang dialokasikan Pemprov DKI Jakarta untuk mereka. Kondisi tersebut telah mengakibatkan banyak kegiatan keagamaan terkendala bahkan ada yang terhenti,” dijelaskan Taufiqurrahman, SH kepada redaksi demokratdki.or.id di Jakarta hari ini (28/09).

“Kita tidak bisa menafikkan kalau lembaga keagamaan ini merupakan ujung tombak selain lembaga pendidikan dalam upaya kita bersama mengembangkan karakter masyarakat menuju cita-cita yang madani. Karena prinsipnya, mereka memberikan transformasi keilmuan dan pemahaman pada kebaikan. Pemerintah tidak bisa melakukan itu sendiri, kita butuh mereka, lembaga keagamaan dan pendidikan. Nah kalau kemudian perannya kita pinggirkan dengan mempersulit mereka mendapatkan hibah bantuan, bagaimana mereka mau berkegiatan?,” ditambahkan pria yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua III DPD Demokrat DKI Jakarta ini.

Hal yang kurang lebih sama diungkapkan pula anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta lainnya, H. Muhammad Hasan. Ia pun menekankan pentingnya politik anggaran yang pro terhadap bidang pemberdayaan masyarakat dan sosial keagamaan. Apalagi H. Muhammad Hasan menuturkan, pengembangan atau pemberdayaan lembaga keagamaan ini sejalan dengan nilai perjuangan Partai Demokrat sebagai partai yang bernafaskan nasionalisme serta religiusitas. Untuk itu, legislator-legislator di daerah seperti dirinya pun akan mengupayakan secara optimal dukungan secara moril dan materiil dalam perannya merumuskan regulasi yang pro pada nilai nasionalisme dan religiusitas.

  Demokrat dan PDIP Bukan Inisiator Perusakan Atribut

“Kami fikir memperjuangkan hak-hak lembaga keagamaan agar mendapatkan bantuan sosial dari Pemprov dilandasi oleh nilai pribadi dan prinsip kepartaian. Ini sebuah keniscayaan bagi kami mengupayakan agar lembaga keagamaan di DKI Jakarta mudah mendapatkan Bansos. Saya heran, dari ribuan masjid di Jakarta kenapa hanya ada sebelas (11) masjid yang mendapatkan bantuan dana hibah?. Ternyata kendalanya ada pada regulasi, ya kita akan bereskan segera masalah ini dan meminta Pak Gubernur Anies Baswedan untuk mencabut atau merevisi regulasi yang menyulitkan itu,” tegasnya.

“Adalah suatu ironi ketika kita mempunyai SILPA (Sisa Lebih Penggunaan Anggaran) lebih dari 13 triliun rupiah, tetapi masih banyak masjid dan lembaga sosial keagamaan ditolak untuk mendapatkan bantuan sosial dari pemerintah, karena terganjal peraturan administrasi Pergub 55 tahun 2013 yang sama sekali tidak mendukung semangat pemberdayaan masyarakat. Banyak redaksi dalam Pergub yang memberatkan dalam pengajuan Bansos kepada Pemprov, itu kita minta perbaiki agar pemerintah melihat kondisi riil mereka dan bisa mengakomodir Bansos untuk lembaga keagamaan tanpa menyulitkan pada prosesnya,” ujar H. Muhammad Hasan.

Dalam Pergub tersebut ada sejumlah persyaratan untuk mengajukan proposal guna meminta dana hibah maupun bantuan sosial. Di Pasal 8 ayat 3 huruf b misalnya dikatakan, bahwa dokumen administrasi untuk mengajukan proposal paling tidak harus memuat fotokopi KTP ketua/pimpinan kelompok, fotokopi sertifikat tanah/bukti kepemilikan tanah atau bukti perjanjian sewa bangunan. Sementara dominan dari keberadaan lembaga keagamaan tersebut hanya memiliki surat wakaf yang secara regulasi masih dipertanyakan legalitasnya.

The post Dianggap Mempersulit Masjid Mendapatkan Bansos, Fraksi Demokrat Suarakan Revisi Pergub 55 Tahun 2013 appeared first on Demokrat DKI.

Tinggalkan Balasan

WhatsApp chat
%d blogger menyukai ini: