Demokrat DKI Nilai Rekomendasi KASN Mengenai Pengembalian Jabatan ASN Membuat Layanan Publik Tidak Efektif

Demokrat DKI – Komisi Aparatur Sipil Negara (ASN) telah menindaklanjuti laporan sejumlah pejabat Pemprov DKI Jakarta yang beberapa waktu lalu dicopot oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melalui Whatsapp dan sambungan telepon. Setelah memeriksa sejumlah pejabat yang dicopot, mengadakan pertemuan dengan Anies dan Sekretaris Daerah Saefullah, serta meminta hasil penilaian dari Plt Kepala BKD DKI terkait hal ini, Komisi ASN menyatakan ada pelanggaran prosedur yang dilakukan terkait pencopotan sejumlah pejabat.

“Apapun hasil analisis dari permasalahan tersebut di atas, KASN menyatakan telah terjadi
pelanggaran atas prosedur dan peraturan perundangan yang berlaku dalam pemberhentian dan pemindahan para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi, lewat keterangan resminya, Jumat (27/7).

Atas keputusan tersebut, KASN pun memberikan 3 butir rekomendasi kepada Pemprov DKI Jakarta agar segera ditindaklanjuti. Pertama, Anies diminta untuk segera mengembalikan posisi pejabat yang dicopot melalui Surat Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor 1000 Tahun 2018 dan Keputusan DKI Jakarta Nomor 1036 Tahun 2018 itu kepada jabatan semula.

Kedua, dalam hal terdapat bukti-bukti baru yang memperkuat adanya pelanggaran yang dilakukan para pejabat yang diberhentikan tersebut diharapkan dalam waktu tidak lebih 30 hari kerja, bukti-bukti baru itu dapat disampaikan kepada KASN.

Rekomendasi yang ketiga, KASN meminta agar ke depannya penilaian kinerja atas seorang pejabat dilakukan setelah satu tahun dalam suatu masa jabatan, dan diberikan kesempatan selama enam bulan kepada pejabat yang bersangkutan untuk memperbaiki kinerjanya.

Berdasar rekomendasi tertera, apabila Anies tidak menindaklanjuti rekomendasi KASN, maka Anies dapat dijatuhi sanksi. Hal ini mengacu pada Pasal 33 ayat (1) UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan bahwa ‘berdasarkan hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 ayat (3), KASN merekomendasikan kepada Presiden untuk menjatuhkan sanksi terhadap Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang melanggar prinsip Sistem Merit dan ketentuan perundang-undangan’.

Menanggapi hal ini, anggota komisi A Fraksi Demokrat DPRD DKI Jakarta, Lucky Sastrawirya menilai tidak ada kewajiban bagi Anies Baswedan untuk melakukan seluruh rekomendasi KASN terkait kebijakan yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan. Apalagi untuk rekomendasi pertama terkait dengan pengembalian jabatan ASN yang telah dirotasi. Lucky menyebut jika hal itu sepenuhnya adalah hak gubernur yang dijamin undang-undang.

“Kalau kita mengacu ke Pasal 1 angka 5 UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, seharusnya tidak ada masalah. Karena semua sudah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Persoalan ASN mengadukan ke KASN itu kan persoalan subjektif. Lagipula sejak zaman Jokowi-Ahok rotasi tiba-tiba itu hal lumrah. Kenapa baru mencuatnya sekarang?,” ditanyakan Lucky Sastrawirya.

  Demokrat 17 Tahun

Selain itu, Lucky pun melihat bahwa mekanisme dan prosedur dalam melakukan rotasi jabatan yang dilakukan Gubernur DKI sudah sesuai dengan prosedur. Perihal permasalahan ASN yang dicopot merasa keberatan karena tidak ada pemberitahuan sebelumnya, itu adalah persoalan komunikasi dan tentu dapat dibenahi Anies sebagai pemangku kebijakan.

“Saya kan juga sudah memperhatikan, mekanisme dan prosedur yang dilakukan Pak Gubernur sudah sesuai. Sudah ada pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) yang diketuai oleh Sekda dan Kepala BKD kan. Orang-orang yang dipromosikan juga berdasar rekomendasi dari Pansel. Ini hanya permasalahan komunikasi saja sebetulnya, jadi titik beratnya adalah pada rekomendasi butir ketiga. Karena itu jelas termaktub dalam UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pada pasal 118,” ujarnya.

Lucky juga tidak melihat adanya urgensi untuk mengembalikan jabatan ASN yang telah dirotasi. Hal itu menurutnya terlalu politis dan tidak efektif dalam prinsip pengelolaan layanan publik di DKI Jakarta. Ditambahkannya, komitmen untuk memperbaiki pola rotasi dan komunikasi gubernur pada bawahannya lebih substansial dibanding harus mengembalikan jabatan ASN yang dicopot.

“Saya tidak melihat adanya urgensi dari rekomendasi untuk mengembalikan jabatan ASN yang dicopot pada posisinya semula. Itu saya rasa tidak efektif, karena jelas akan berimplikasi negatif pada pelayanan publik masyarakat Jakarta. Jadi sebaiknya tidak perlu berpolemik. Substansinya justru komitmen Anies-Sandi untuk memperbaiki komunikasi dan pola rotasi, agar tidak terjadi lagi kasus seperti ini. KASN juga jangan politis dan harus profesional dalam melihat kasus,” dijelaskan oleh Lucky.

“Dulu Jokowi itu belum 6 bulan menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, sudah lakukan rotasi terhadap 14 ASN eselon 2. Polanya pun sama, dicopot tanpa pemberitahuan. Tetapi KASN tidak bergeming. Ahok lebih parah karena bisa sebulan sekali melakukan pergantian pejabat, sempat diberikan rekomendasi berkali-kali juga oleh KASN saat itu. Tetapi rekomendasinya tidak pernah dilaksanakan dan tidak pernah ada sanksi. Artinya ini kan ada tebang pilih penegakan regulasi yang dilakukan KASN, karena era Jokowi-Ahok dulu apakah perlakuan KASN sama? Kan tidak, hal-hal seperrti ini yang justru menimbulkan kecurigaan publik,” imbuh Lucky Sastrawirya.

The post Demokrat DKI Nilai Rekomendasi KASN Mengenai Pengembalian Jabatan ASN Membuat Layanan Publik Tidak Efektif appeared first on Demokrat DKI.

Tinggalkan Balasan

WhatsApp chat
%d blogger menyukai ini: