Berencana Gelontorkan Subsidi Listrik, Demokrat Minta Pemprov Cermati Aturan

Demokrat DKI – Sejak Januari 2017 lalu, Pemerintahan Joko Widodo telah mengeluarkan kebijakan untuk mencabut subsidi Tarif Dasar Listrik (TDL) bagi pengguna dengan daya 900 VA ke atas. Kebijakan yang tak populis ini pun mendapat tentangan dari berbagi pihak lantaran akan menimbulkan efek domino pada kenaikan beban anggaran belanja rumah tangga masyarakat. Di kala iklim ekonomi penuh dengan ketidakpastian, beban pengeluaran yang seharusnya bisa ditekan di sektor rumah tangga, justru meningkat secara drastis dan implikasi yang terjadi, kondisi rakyat semakin terjepit.

Pengguna listrik dengan daya 900 VA pun tidak semuanya merupakan orang yang masuk kategori mampu secara ekonomi. Tetapi, masih cukup banyak pengguna daya 900 VA dengan kategori mampu secara ekonomi. Menurut Data Terpadu Penanganan Program Fakir Miskin, dari total 23 juta pelanggan rumah tangga daya 900 VA, hanya 4.058.186 rumah tangga yang layak diberikan subsidi atau kurang lebih 20%. Data rumah tangga miskin dan tidak mampu ini berasal dari Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial dan dikelola oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Sementara, DKI Jakarta sendiri belum memiliki data terpadu terkait pengguna listrik dengan kategori layak diberikan subsidi.

Namun, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kebijakan yang diinstruksikan Gubernur Anies Baswedan kepada jajarannya tanpa sebuah pedoman dan juga roadmap kebijakan yang jelas berniat akan menerapkan kebijakan memberikan subsidi 40% pembayaran listrik kepada warga dengan penggunaan 900 VA daya listrik. Apa yang direncanakan Pemprov DKI tersebut dipertanyakan oleh Koordinator Komisi B DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Demokrat-PAN, Mayjend. (Purn) Ferrial Sofyan. Dirinya secara gamblang memberikan catatan khusus kepada Pemprov DKI atas rencana pemberian subsidi tersebut.

Alasan yang dikemukakan oleh Mayjend (Purn) Ferrial Sofyan terkait dengan dasar hukum dari ketentuan penerapan kebijakan subsidi listrik tersebut. Menurutnya, aturan mengenai pemberian subsidi pengguna listrik sudah ditetapkan melalui UU Nomor 30 Tahun 2009 dan ditajamkan oleh Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016. Tetapi di DKI Jakarta, belum ada aturan tertentu yang mengatur mengenai pemberian subsidi listrik oleh Pemprov DKI Jakarta. Ia mengkhawatirkan akan adanya tumpang tindih aturan dari penerapan kebijakan subsidi listrik jika benar diterapkan oleh Anies Baswedan.

“Saya minta kepada Pak Anies Baswedan untuk terlebih dahulu mengkaji serta melihat regulasi dari kebijakan ini. Karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, di Pasal 34 butir 2, pemerintah provinsi terlebih dahulu harus meminta persetujuan DPRD Provinsi untuk menetapkan tarif tenaga listrik untuk konsumen, termasuk dalam subsidinya. Saya juga tidak mengerti darimana kemudian Pak Gubernur dapatkan angka 40% untuk subsidi, sementara pedoman dari Permen ESDM Nomor 29 Tahun 2016 mengenai subsidi tidak mengkalkulasi besaran subsidi. Ini harus dievaluasi ulang,” ungkap Mayjend (Purn) Ferrial Sofyan.

  Terima Kasih, SBY dan Demokrat Telah Peduli pada Sepak Bola

“Ini inisiatif yang bagus, tetapi kalau Pemprov tidak mematuhi aturan main dan regulasi, akan menjadi preseden buruk dari sebuah keluaran kebijakan. Kita tidak ingin itu terjadi. Kalau pemerintah pusat sendiri memang sudah mengeluarkan kebijakan untuk subsidi listrik atas pengguna 900 VA yang mengajukan keberatan pembayaran dan termasuk dalam kriteria golongan ekonomi lemah. Mekanisme subsidi yang diberikan Pemprov DKI Jakarta ini juga seharusnya dijelaskan terlebih dahulu kepada DPRD, sehingga tidak rancu nantinya, mana yang merupakan bagian dari subsidi pemerintah pusat mana yang dari pemerintah provinsi,” imbuhnya.

Untuk mendapatkan subsidi ini, warga Ibukota yang menggunakan listrik 900 VA diharuskan terlebih dahulu mengambil dan mengisi formulir di kelurahan tempat mereka tinggal. Selanjutnya, kelurahan akan menyerahkan formulir pengaduan kepersertaan subsidi listrik ke kantor kecamatan. Dan kecamatan bertugas melakukan proses input data ke sistem pengaduan secara online dan selanjutnya akan ditindaklanjuti oleh posko penanganan pengaduan pusat di Kementerian ESDM.

Selanjutnya, Mayjend (Purn) Ferrial Sofyan pun menekankan agar kedepannya, Pemprov DKI Jakarta perlu memikirkan rumusan strategis agar masyarakat golongan ekonomi lemah tidak terdampak secara signifikan terhadap segala kebijakan pemerintah pusat yang tidak populis. Ia menambahkan, seharusnya Pemprov DKI Jakarta sudah sedari dini memiliki data terpadu terkait dengan kebutuhan masyarakat termasuk beban ekonomi yang dimilikinya. Dengan begitu, rumusan kebijakan akan dengan mudah dirumuskan.

”Yang perlu dilakukan pemerintah adalah melakukan pemetaan dan mendapatkan data terpadu terkait dengan keberadaan masyarakat golongan ekonomi lemah. Hal itu penting dilakukan agar target dari berbagai kebijakan termasuk rencana subsidi dapat tepat sasaran serta efektif untuk memproteksi keberdayaan masyarakat golongan ekonomi lemah. Saya pastikan Partai Demokrat DKI Jakarta akan ada di garda terdepan untuk membela kepentingan rakyat dan senantiasa berupaya menempatkan porsi yang ideal bagi kesejahteraan serta keadilan sosial rakyat, tetapi dengan aturan main yang jelas, tidak boleh ada pelanggaran hukum apalagi penyelewengan terhadap kekuasaan,” ujar Mayjend (Purn) Ferrial Sofyan.

The post Berencana Gelontorkan Subsidi Listrik, Demokrat Minta Pemprov Cermati Aturan appeared first on Demokrat DKI.

Tinggalkan Balasan

WhatsApp chat
%d blogger menyukai ini: