Anies Baswedan Resmi Hentikan Reklamasi, Demokrat DKI Sebut Kedaulatan Kembali ke Tangan Rakyat Jakarta

Demokrat DKI – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan melalui pernyataan persnya pada Rabu (26/09) di Balaikota Jakarta mengumumkan telah secara resmi menghentikan segala aktifitas serta kegiatan pembangunan terhadap pulau-pulau reklamasi di Teluk Utara Jakarta. Hal itu disampaikan Anies Baswedan setelah dirinya menerima rekomendasi dari BKP-Pantura (Badan Koordinasi Pengelolaan Pantai Utara) terkait dengan keberadaan reklamasi yang dilakukan pengembang swasta sejak zaman pemerintahan Gubernur DKI Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Berdasarkan rekomendasi BKP-Pantura, penghentian proyek reklamasi 13 pulau dilakukan karena pengembang tidak melaksanakan kewajiban terkait dengan administrasi perizinan dan dianggap menyalahi regulasi yang ada. Anies Baswedan pun menegaskan, jika penghentian proyek dengan mencabut izin prinsip 13 pulau tersebut dilakukan bukan mendasarkan pada kepentingan subjektif tetapi berdasarkan verifikasi kajian yang dilakukan oleh BKP-Pantura.

Menanggapi hal ini, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, menyambut baik upaya yang dilakukan Gubernur Anies Baswedan dalam berbagai langkahnya menghentikan segala kegiatan yang dilakukan pengembang swasta di Pulau Reklamasi. Ia menilai, Anies Baswedan perlahan tetapi pasti memiliki komitmen untuk menuntaskan semua janji kampanyenya, termasuk persoalan mengenai reklamasi ini.

“Alhamdulillah, kita apresiasi terhadap komitmen Gubernur DKI, Anies Baswedan yang menjalankan tahap demi tahap proses penghentian reklamasi di Teluk Utara Jakarta. Ada sebagian orang yang meragukan komitmen beliau, apalagi setelah dilakukan penyegelan pulau reklamasi kemudian Ia menerbitkan Pergub 58 Tahun 2018 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi dan Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta pada 4 Juni 2018. Orang-orang yang skeptis menyangka jika adanya Pergub itu sebagai akal-akalan Anies melegalkan reklamasi, tetapi kan ternyata tidak,” ungkap Taufiq.

Adapun 13 pulau reklamasi yang dihentikan adalah pulau A, B, E, I, J, K, M, O, P, Q, H, F, M. Sedangkan empat pulau yang sudah jadi yakni, D, C, G dan N bakal digunakan untuk kepentingan publik. Namun, penerapan dari pendayagunaan pulau-pulau reklamasi yang sudah terbentuk itu, akan menunggu Perda RTRKS Pantai Utara Jakarta dan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

“Itu karena Pak Gubernur patuh terhadap regulasi, sebagai perintah dari Keppres Nomor 52 Tahun 1995 yang sebetulnya merupakan pangkal dari dasar hukum kegiatan reklamasi. Satu tahap telah diluruskan, selanjutnya sebagai essensi dari komitmen keseriusan untuk menghentikan reklamasi ya kita minta agar Raperda Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3), dan Raperda Tata Ruang Pantura segera rampung dengan menguatkan tujuan utama diadakannya reklamasi adalah sebagai kawasan konservasi dan zona tangkap nelayan,” dijelaskan Taufiq.

  Sambut Antusiasme Publik, BPOKK DPP Demokrat Perpanjang Masa Pendaftaran Bacaleg

Senada dengan apa yang disampaikan oleh Taufiqurrahman, aktivis sosial yang juga adalah kader muda Partai Demokrat sekaligus menjabat sebagai Ketua Bidang Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, Hasreiza, S.Psi, M.Si turut menyampaikan sukacitanya terhadap penghentian total kegiatan reklamasi. Ia pun menyampaikan bahwa berhentinya reklamasi Teluk Utara Jakarta yang dilakukan oleh pengembang swasta sebagai pertanda masih berdaulatnya kehendak rakyat atas hegemoni kapitalis dan para pemodal.

“Iya alhamdulillah, berarti perjuangan kita selama diperkuat oleh Gubernur. Dan ini adalah sebagai bukti jika masih berdaulatnya kehendak rakyat terhadap kekuatan uang para pemodal. Karena sebelumnya tujuan reklamasi yang diinginkan Jokowi dan Ahok dengan mengakomodir para pengembang itu adalah sebagai kawasan hunian elit dengan bangunan apartemen dan sebagainya. Rakyat Jakarta tidak menghendaki itu, karena memang maksud dari Keppres 52/1995 adalah revitalisasi dan rehabilitasi kawasan Teluk Utara Jakarta yang sudah kadung tercemar, bukan dijadikan alat tukar guling kepentingan bisnis,” tegas pria yang akrab disapa Reiza Patters ini.

Reiza juga mengingatkan agar peruntukan pulau yang sudah terbangun tidak layak dan tidak pantas untuk dijadikan kawasan untuk hunian mewah, karena hanya akan menguntungkan pengusaha properti yang melakukan proses investasi dengan akal-akalan, berkonspirasi dengan penguasa pada saat itu.

“Saya mendesak Gubernur DKI agar bisa mengikuti peruntukan wilayah tersebut mengikuti peruntukkan yang sudah disusun oleh kementrian Kelautan dan Perikanan, yaitu zona konservasi, sehingga pulau-pulau yang sudah terbangun bisa membantu dalam upaya melakukan reviatlisasi dan rehabilitasi terhadap pesisir Jakarta.,” tegasnya.

“Ke depan tinggal kemudian Pak Gubernur keluarkan berbagai inisiatif melalui Raperda Rencana Zona Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3), dan Raperda Tata Ruang Pantura, agar pemanfaatan pulau reklamasi yang sudah terbangun dapat digunakan untuk kepentingan rakyat Jakarta. Karena bagaimanapun, ijin untuk pulau-pulau yang sudah terbangun muncul dari proses yang keliru dan ngawur, sama seperti pulau-pulau yang ijinnya dicabut itu.Tidak boleh lagi ada diskriminasi zona yang mendasarkan pada stratifikasi sosial di Jakarta. Apalagi mengutamakan kepentingan pemodal di atas kepentingan rakyat banyak. Tidak boleh terjadi, karena Jakarta ada untuk semua,” tukasnya.

The post Anies Baswedan Resmi Hentikan Reklamasi, Demokrat DKI Sebut Kedaulatan Kembali ke Tangan Rakyat Jakarta appeared first on Demokrat DKI.

Tinggalkan Balasan

WhatsApp chat
%d blogger menyukai ini: